LEGALITAS MASYARAKAT HUKUM ADAT

HASIL LOKA KARYA DI UKP4 

Jakarta, 30 Agustus 2013 –

Pengakuan terhadap eksistensi Masyarakat Hukum Adat (MHA), sebagaimana dijamin dalam Pasal 18B (2) UUD 1945, implementasinya diatur melalui banyak payung hukum, antara lain

·        UUPA,

·         UU tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,

·        UU 41/1999 (tentang Kehutanan).

·        Berbagai Putusan MK pun memperkokohnya; yang terbaru adalah Putusan 35/2013 tentang Hutan Adat: pemisahan antara hutan negara dengan hutan adat.

Penerapan “Putusan MK-35” itu perlu diperkaya oleh, serta didukung dan melibatkan, (perspektif) segenap pemangku kepentingan. Untuk itulah UKP4 dan UNORCID (Badan PBB untuk Koordinasi REDD+ di Indonesia) mengundang mereka berlokakarya di Jakarta, dua hari (29-30 Agustus 2013).

Dalam sambutannya, Kepala UKP4 Kuntoro Mangkusubroto menyatakan, di manapun, pembangunan selalu dapat diinterpretasikan secara berbeda-beda. Parameter yang komprehensif amat dibutuhkan terutama untuk pemastian status kawasan hutan, pelibatan MHA, hingga pereduksian konflik. “Untuk itu, upaya sistematis dan kolaboratif dari segenap pihak mutlak dibutuhkan,” tegas Kuntoro.

Terkait aspirasi masyarakat, Menteri Lingkungan Hidup Balthasar Kambuaya berpendapat, upaya sistematis-kolaboratif bermakna untuk memastikan bahwa konflik atau friksi sosial yang menyentuh masyarakat adat dapat dikurangi atau dihindari. Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan menambahkan, “Upaya itu juga harus dipandang sebagai langkah krusial Indonesia untuk melakukan transformasi dari eksploitasi-sumberdaya ke pengelolaan-sumberdaya secara adil-berkesinambungan.”

Sejumlah panelis menyoroti isu sengkarut pendefinisian dan kelembagaan MHA dalam banyak peraturan perundang-undangan. Menurut Sekjen AMAN Abdon Nababan, tumpang-tindih penentuan fungsi ruang serta pemberian izin dan hak telah menempatkan hutan adat sebagai wilayah yang sarat konflik. “Wajarlah jika Putusan MK-35,” lanjut Abdon, “kami pandang sebagai kemenangan; bukan saja bagi MHA, melainkan juga bagi rakyat Indonesia karena melaluinyalah hak MHA kini telah diakui sebagai sebuah hak asasi yang definitif.”

Para panelis bersepakat bahwa Putusan MK terkait MHA adalah gerbang emas untuk memastikan agar pembangunan berjalan secara lebih inklusif dan koheren. Berbagai kompleksitas yang ada perlu diatur secara hati-hati serta membutuhkan kerja sama lintassektoral. Dalam konteks regulasi, masih terdapat kebutuhan mendesak untuk mempercepat pengesahan RUU Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat dan RUU Pertanahan. Kedua RUU itu substansinya perlu disesuaikan dengan spirit berbagai Putusan MK terkait MHA.

Peneliti CIFOR Daju Pradnja Resosudarmo menyampaikan hasil penelitiannya, “Kepastian hak atas lahan memang merupakan suatu syarat-penting (necessary condition). Namun, itu tidaklah cukup (insufficient) untuk memastikan bahwa pilihan kegiatan oleh pemegang hak sudah sejalan dengan prinsip kesinambungan”. Maka, agar kepastian hak bisa terimplementasi dengan mengedepankan prinsip adil dan berkesinambungan, imbuh Daju, pelbagai elemen lainnya perlu didukungkan.

Putusan MK terkait MHA telah menyediakan diri sebagai fondasi bagi perubahan tabiat pengelolaan sumberdaya alam. “Indikasi yang saya tangkap dari dari lokakarya ini menunjukkan, Indonesia amat berkomitmen untuk memastikan bahwa MHA dapat mengelola sumber dayanya sendiri secara adil dan berkesinambungan,  dengan dukungan pemerintah,” tandas Direktur UNORCID Satya Tripathi.

Sumber : Dari siaran Pers Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan